ARO & ASR

Akhirnya, saya punya niat, minat, dan waktu untuk menulis. Kali ini topik bahasan adalah ARO dan ASR.

Langsung saja, ARO merupakan singkatan dari Asset Retirement Obligation, yaitu suatu kewajiban bagi entitas untuk mengembalikan lokasi (site) yang telah selesai digunakan ke kondisinya semula. ARO secara implisit diatur dalam PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 57: Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjenai, dan ISAK 19 (berhubung saya online menggunakan wordpress android, saya belun sempat cari judul ISAK ini). Kebetulan ketiga standar yang terkait ini pernah saya bahas dalam tulisan2 sebelum ini.

ARO sangat terkait dengan entitas yang bergerak di sektor pengusahaan hulu minyak dan gas bumi. ARO di entitas hulu migas muncul dalam bentuk kewajiban entitas hulu migas tersebut untuk merestorasi site yang telah dijadikan sebagai sumur eksploitasi, pada akhir pemanfaatan (akhir eksploitasi).

Suatu entitas hulu migas memiliki kewajiban kini untuk merestorasi site di masa depan. Kewajiban ini merupakan pertukaran yang dapat diatribusikan ke dalam pemerolehan aset, walaupun pelunasannya di masa depan. Sehingga, kewajiban ini dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pencatatannya bisa dalam satu akun tersendiri (misalnya aset ARO) atau dikapitalisasi bersama dengan aset sumur. Penjurnalannya adalah aset ARO (dr) pada provisi ARO (cr).
Mengapa provisi? Karena kewajiban ini bersifat pasti di masa depan, hanya saja nilainya masih berupa estimasi (lihat definisi provisi di PSAK 57).

Menggunakan konsep yang ada dalam PSAK 57, provisi ARO merupakan kewajiban kini yang pelunasannya di masa depan. Sehingga, nilai kini pencadangan kewajiban tersebut (ARO – kewajiban merestorasi sumur) harus ditarik ke masa depan (nilai pelunasan di masa depan) karena dalam dunia bisnis dan akuntansi terdapat konsep time value of money.
Perhitungan ini menggunakan rumus FV=PV*(1+i)^n, yang mana PV adalah nilai kini arus kas yang harus dikeluarkan untuk merestorasi site di masa depan, i merupakan rate inflasi, dan n adalah jangka waktu pemanfaatan aset sampai akhir masa pemanfaatannya. Setelah ketemu angka masa depan dari kewajiban merestorasi menggunakan rumus di atas (angka FV ketemu), langkah selanjutnya adalah menghitung premi risiko pasar dengan menggunakan rumus MRP= FV*%MRP, yang mana MRP adalah premi risiko pasar. Kemudian, FV + MRP = nilai masa depan dari kewajiban merestorasi yang telah disesuaikan dengan risiko pasar. Angka ini (katakanlah kita beri nama variabel ARO) kemudian ditarik ke nilai kini dengan menggunakan rumus PV = FV*(1+i)^-n. Yang mana PV adalah nilai kini ARO yang sudah disesuaikan dengan risiko pasar dan risiko kredit, FV adalah angka dari variabel ARO, i adalah tingkat kredit bebas risiko yang telah disesuaikan (%premi risiko pasar + %tingkat risiko kredit), dan n adalah jangka waktu pemanfaatan aset sampai akhir masa pemanfaatannya. Setelah ketemu angka PV dari ARO, angka PV ini dijurnal: Aset ARO (dr) pada Provisi ARO (cr).

Perhitungan di atas didasarkan pada konsep yang ada di PSAK 57, penjurnalannya (pengakuan ARO) menggunakan konsep yang ada dalam PSAK 16. Jika dalam periode berjalan terjadi perubahan estimasi, atau nilai akhir kewajiban merestorasi ada perubahan, maka perlakuannya mengikuti konsep dalam ISAK 19.

Setelah cukup mengenal ARO, maka selanjutnya kita bahas ASR (Abandonement and Site Restoration).

Secara konsep, ARO dan ASR sama. ASR merupakan kewajiban entitas hulu migas untuk merestorasi site setelah akhir pemanfaatan site yang mana kewajiban ini harus dicadangkan saat ini.

Perbedaan ARO dan ASR adalah, ARO merupakan persyaratan yang muncul karena IFRS (atau PSAK yang konvergen dengan IFRS) – dilaporkan di financial report, sedangkan ASR adalah persyaratan dari BPMigas dan dilaporkan dalam laporan FQR. Selain itu, ARO dikapitalisasi sebagai aset dan didepresiasi (diamortisasi), sedangkan ASR hanya merupakan pencadangan kas ke rekening escrow (yang mana pemegang rekening satunya adalah BPMigas) – sehingga ASR bersifat sebagai restricted cash.

Ketika ASR dicadangkan ke rekening escrow, ASR ini langsung dapat diajukan ke BPMigas untuk di-cost recovery-kan.

Apa itu cost recovery? Saya akan bahas dalam tulisan selanjutnya mengenai PSC Accounting. Jadi, stay tune!

0 thoughts on “ARO & ASR”

  1. cakra-akbar.blogspot.com 😀 mampir mas

  2. Supriyanto says:

    Hallo Pak Handoko,

    apa kabar pak? kangen nih ama pos2 ny bpk,hehehe.. belakangan ini lg sbk apa pak? heheh..

    pak, saya ada pertanyaan, semoga bapak berkenan menjawab saat bpk ngk sbk aja,hehe..

    PPSAK no 7 (pencabutan PSAK 44) dan PPSAK no 9 (pencabutan PSAK 47) itu saya liat di website IAI ngk ada pak, itu krn msh dlm ED ato gmn pak? thankz pak,heheh..

    terima kasih
    Supriyanto

    1. Handoko says:

      Halo, saya lagi diminta bikin kajian penerapan impairment di perusahaan migas nasional. Lumayan berat penerapan PSAK 48 tnyt. Nanti kalo sudah ada hasil & teruji, saya post di sini. PPSAK 9 masih ED dan baru akan di public hearingkan kamis minggu depan. Coba cek di bagian berita di web IAI. PPSAK 7 masih ED jg kelihatannya.

      1. Supriyanto says:

        oooo, hahah.. sip pak, mantap.

        ooo, ok pak, berarti psak 44 blm di cabut y, msh ED, tp isak 21 sudah keluar y pak, bknny keluarny isak 21 utk me replace psak 44 yg sudah di cabut y pak?

        ooo, so kepastian dicabut or ngkny psak 47 tgg public hearing mgg depan ya.

        thankz bgt pak handoko.

        semoga bapak slalu sehat n bahagia dalam menjalankan setiap aktivitas pak.

        terima kasih,
        Supriyanto

        1. Handoko says:

          Iya betul… Terima kasih & semoga berkah & kebaikan selalu besertamu.

          Semoga dlm waktu dekat sudah bisa update blog lagi ni…

          Salam,

  3. Rizma says:

    Makasih banget buat artikelnya Pak, kebetulan saya sedang mengambil skripsi tentang ARO untuk perusahaan minyak dan Gas. Apakah bapak mempunyai artikel2 atau isu2 mengenai ARO ini pak? kira2 permasalahan apa yg biasanya ada dalam ARO ini pak?
    Mohon dijawab atau balas via email ya pak
    Trimakasih sebelum dan sesudahnya 🙂

    1. Handoko says:

      Mengenai artikel & bahan, di google banyak sekali. Coba cek pedoman akuntansi migas kanada. Pihak yg mengeluarkan CAPP SEPAC & CA. Nanti kalau saya sudah bisa online, saya beri link di blog ini.

      Salam,

      1. Rizma says:

        Oke trima kasih sekali pak, saya sudah mendapat beberapa referansi dari searching di google, hanya saja untuk jurnal akuntansi nya saya masih belum dapat pak 🙁
        apa Bapak punya link yg khusus membahas tentang ARO dan ASR ini pak?

        oiya ada pertanyaan yg mau saya tanyakan pak, apakah nilai ARO menurut akuntansi keuangan ini nilai setiap tahunnya pasti sama dengan nilai ASR yg dananya dimasukan ke rekening bersama BP MIGAS??
        Jika ARO ini bisa berubah estimasinya dan lalu diamortisasi apakah dapat menimbulkan earning management pak?
        Terima kasih pak,

        Salam,

        1. Handoko says:

          Mengenai ASR anda dapat lihat bagaimana perhitungan dan di PTK BP Migas atau di sini. Mengenai ARO, anda dapat melihat di paper publikasi E&Y, PWC, CAPP mengenai implementasi IFRS di industri migas.
          Angka ARO dan ASR bisa sama, bisa juga berbeda. Intinya, tujuan pelaporan keuangan ke BP Migas berbeda dengan tujuan pelaporan keuangan IFRS. Different information for different purpose. Dengan kata lain, IFRS untuk pelaporan general purpose financial statement, sedangkan FQR (laporan ke BP Migas) merupakan special purpose financial statement. Laporan pajak juga salah satu contoh special purpose financial statement dan selalu berbeda dengan IFRS (general purpose).
          Mengenai perubahan estimasi dalam ARO, jelas bukan earning management. ARO secara sifat merupakan provisi, yaitu liabilitas yang kewajiban untuk melunasinya pasti di masa depan, namun angkanya masih merupakan estimasi. Estimasi ini harus dilakukan karena ketidakpastian faktor diskonto yang dipengaruhi time value of money dan risiko spesifik. Jika terjadi perubahan faktor tersebut, maka estimasi akan berubah. Namun, pada saat kewajiban itu dilunasi, tentu saja estimasi akan menjadi realisasi. Jika terjadi perbedaan saat pelunasan, PSAK juga memberikan panduan perlakuan akuntansi untuk perbedaan tersebut.
          Secara akuntansi, liabilitas yang masih merupakan estimasi harus disajikan di laporan keuangan. Perubahan estimasi (jika ada) akan berlaku prospektif. Pembaca laporan keuangan tidak akan tersesatkan oleh informasi provisi ARO karena asumsi dalam PSAK adalah: pembaca laporan keuangan memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam memahami laporan keuangan.

          Salam,

  4. Supriyanto says:

    hallo Pak handoko, kenapa hilang y pak post terakhir bpk ttg “UU mata uang n PSAK 10”?????

    1. Handoko says:

      Wah, aware juga. Sedang saya revisi. Artikel tsb salah pengertian & saya sudah dapat info dari KPMG dan rekan2 lain. Baru akan saya perbaiki.

      Salam,

  5. Supriyanto says:

    oooo…ok pak, heheh.. sip.

    thanks.

  6. Willy says:

    Dear Pak Handoko,

    Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk menyisihkan dana untuk ARO ini?

    Karena sebagaimana penjelasan Pak Handoko dalam artikel di atas, ASR tersebut dalam industri minyak dan gas bumi memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk suatu perusahaan tambang untuk menyediakan dana jaminan reklamasi tambang. Apakah dana jaminan reklamasi tambang ini dapat dikatakan sebagai ARO pula?

    Terimakasih Pak.

    1. Handoko says:

      Kalau jaminan reklamasi tambang itu artinya kewajiban untuk merestorasi tambang pada akhir masa pemanfaatannya, maka ini masuk dalam definisi ARO. Setahu saya perusahaan yang diwajibkan untuk mencadangkan aro adalah perusahaan-perusahaan yang berdampak langsung pada lingkungan. Saya kurang tahu mengenai peraturan perundang-undangannya.

      Salam,
      Handoko

  7. becks says:

    Kekx saya kenal ni orang ni…haa…haa…haa…

    1. Handoko says:

      Wah, Bang Kei.. Hahahaha…

  8. Only Opic says:

    Josh banget…..

  9. Anang says:

    Terima kasih Pa Handoko Atas pencerahannya.
    Ada hal yang ingin saya tanyakan pak.
    Perusahaan saya bergerak dibidang Pemrosesan Gas Alam menjadi LPG, dimana source raw materialnya kami dapatkan dari pihak ketiga (jadi kami tidak cari source sendiri)
    Yang ingin saya tanyakan
    1. Apakah perusahaan kami tetap wajib melakukan pencatatan ARO?
    2. Kalau wajib, apakah ARO wajib dilakukan pencadangan dananya?
    3. Apakah ada undang-udang/Peratuarn pemerintah yang mengatur hal ini? Yang saya dapatkan hanya Permen No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan Pascatambang
    Terima kasih banyak pak.

    1. Yohanes Handoko says:

      Pak Anang,
      Secara akuntansi, ARO dicatat jika perusahaan memiliki kewajiban untuk merestorasi situs/area pasca pemanfaatan suatu situs/area tersebut. Misalnya dalam pengelolaan sumur gas, di akhir masa pemanfaatan, perusahaan memiliki kewajiban merestorasi sumur yang sudah plug & abandoned, sehingga kondisinya area sumur kembali ke kondisi semula. Dalam situasi ini ARO wajib dicatat.

      1. Dalam kasus Pak Anang, memang perusahaan Bapak tidak mencari sumber gas alam sendiri (beli gas di sales point melalui pipa misalnya). Sehingga tidak ada kewajiban untuk merestorasi sumur gas. Namun, jika perusahaan Bapak terkena kewajiban untuk merestorasi suatu area setelah pembongkaran aset (misal pembongkaran pipa atau pembongkaran fasilitas produksi lainnya), maka ARO harus dicatat. Untuk mengetahui hal tersebut, apakah ada kewajiban dari pemerintah atau pemilik lahan yang mengharuskan perusahaan Bapak untuk merestorasi lahan pasca pembongkaran aset?

      Jika ada, maka perusahaan Bapak secara akuntansi wajib mencadangkan ARO. Secara akuntansi, Bapak akan mengkapitalisasi ARO ke dalam Aset Tetap yang terkena kewajiban untuk merestorasi pasca pemanfaatan. Jurnal lawannya kewajiban ARO. Di masa mendatang, ketika Bapak melaksanakan kewajiban untuk merestorasi, di sini kewajiban ARO akan hilang dengan jurnal lawannya pengeluaran kas untuk pelaksanaan kewajiban ARO.

      2. Pertanyaannya, apakah kas ini harus dicadangkan? Ini kembali ke kebijakan manajemen. Sebaiknya, kas untuk pelaksanaan ARO dicadangkan ke dalam restricted cash, sehingga ketika harus melaksanakan kewajiban ARO dananya sudah tersedia. Kuncinya adalah kas harus tersedia pada waktu pelaksanaan kewajiban ARO.
      3. Peraturan pemerintah terkait kewajiban ARO dan pencadangan dananya, untuk perusahaan migas ada di Permen ESDM no 15 tahun 2018 dan PTK SKK Migas (di sini ARO disebut sebagai ASR – abadonment and site restoration). Selain peraturan tersebut mungkin masih ada lagi peraturan serupa tergantung sektor industrinya. Kuncinya ada di kewajiban restorasi lahan atau area pasca pemanfaatan. Mengenai peraturan pemerintah yang spesifik di luar industri migas, mohon maaf saya kurang mengetahui.

      Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.

      Salam,

      1. Anang says:

        Dear Pak Handoko,
        Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya, sangat membantu sekali.
        Salam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *